Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Magelang Tahun 2025

Pada bulan Juli 2025, dalam rangka menyambut kepulangan jemaah haji Kabupaten Magelang, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang melaksanakan penjemputan kepulangan jemaah haji 1446 H/ 2025 M. Penjemputan ini tidak hanya sekadar menyambut jemaah, tetapi juga memastikan kesehatan jemaah selama perjalanan kembali ke tanah air.

Jamaah Haji Kabupaten Magelang tahun 2025 sejumlah 1.118 orang terbagi dalam 5 kloter yakni Kloter 74 : 85 Jamaah, Kloter 80 : 18 Jamaah, Kloter 81 : 348 jamaah, Kloter 82 : 351 Jamaah dan Kloter 83 : 316 Jamaah.

Pelayanan Kesehatan dan Ambulans:
Dinas Kesehatan menyiapkan layanan ambulans yang siap memberikan pertolongan pertama dan transportasi medis bagi jemaah haji yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi kondisi kesehatan yang mungkin terjadi selama perjalanan, mengingat beberapa jemaah haji memerlukan perhatian medis khusus setelah menunaikan ibadah haji.

Tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, serta petugas kesehatan lainnya, akan bergabung dengan rombongan penjemput untuk memantau kesehatan jemaah selama perjalanan dari Asrama Haji Donohudan menuju Kabupaten Magelang. Tim medis juga akan memastikan bahwa jemaah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut segera mendapatkan akses rujuk ke rumah sakit terdekat atau diantarkan langsung ke rumah jamaah haji.

Penyediaan Fasilitas Kesehatan:
Selain ambulans penjemput kepulangan jamaah haji di Asrama Haji Donohudan, fasilitas ambulans PSC juga disediakan di Pemda Kabupaten Magelang yang disiapkan untuk memberikan layanan kesehatan pertolongan pertama pada keluarga penjemput jamaah haji yang menunggu kedatangan jamaah haji di Pemda Kabupaten Magelang.

Dengan adanya kolaborasi yang solid antara Dinas Kesehatan dan lintas sektor, seluruh jemaah haji tahun 2025 Kabupaten Magelang tiba di Kabupaten Magelang dengan selamat, dan sehat setelah menunaikan ibadah haji.

Pertemuan Diseminasi dan Advokasi Kebutuhan Anggaran Penurunan Zero Dose di Kabupaten Magelang Tanggal 09 Juli 2025

Berdasarkan laporan akhir capaian Kemenkes tahun 2024, terdapat 40.863 anak zero dose di Provinsi Jawa Tengah. Di tingkat kabupaten/kota,  Kab. Magelang tercatat memiliki jumlah anak zero dose sebanyak  1.572 anak. Dalam rangka mendukung penurunan angka zero dose tersebut maupun mempertahankan capaian yang sudah baik, CHAI telah memfasilitasi Lokakarya Perencanaan Kegiatan dan Anggaran di tingkat Puskesmas pada bulan Mei 2025 yang lalu di Kab Magelang, untuk merencanakan kegiatan dan mengalokasikan sumber anggaran yang memadai untuk menjangkau anak-anak zero dose sesuai dengan karakteristik wilayah kerja Puskesmas masing-masing.
Dinas Kesehatan dan Puskesmas sedang dalam proses pengusulan rencana kegiatan program imunisasi sampai tertuang ke dokumen perencanaan anggaran Puskesmas, berbasis analisa data & situasi setiap Puskesmas sehingga perencanaannya tepat sasaran.

SURVEY CEPAT KOMUNITAS IMUNISASI DI PUSKESMAS CANDIMULYO DAN MERTOYUDAN 1 KABUPATEN MAGELANG TANGGAL 10 JULI 2025

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dampingan CHAI dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi (zero dose) cukup tinggi. Tahun 2024, terdapat 40.863 anak zero dose yang ditandai dengan belum mendapatkan imunisasi DPT 1. Cakupan imunisasi DPT1 di Kabupaten Magelang (68%) tahun 2024 belum mencapai target berdasarkan laporan ASIK, dengan jumlah anak zero dose sebanyak 1.572 di Kabupaten  Magelang. Sampai dengan bulan Mei 2025, jumlah anak yang belum mendapatkan DPT1 di Kabupaten Magelang adalah 6.122 anak yang bila tidak diintervensi akan menjadi zero dose tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan imunisasi kejar pada anak zero dose masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Analisa masalah telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan CHAI (Clinton Health Access Initiative) untuk memahami faktor pendukung dan penghambat kegiatan imunisasi, didapatkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang masih menolak imunisasi karena faktor kepercayaan dan kurangnya dukungan ayah/suami agar anak mendapatkan imunisasi. Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi lintas sektor di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 3-4 Juni tahun 2025 dengan melibatkan TP PKK Kabupaten dan Organisasi Keagamaan Masyarakat, diketahui bahwa masih banyak anggota mereka yang dilevel kecamatan dan desa tidak pernah dilibatkan oleh Puskesmas dalam program imunisasi. Selain itu, organisasi keagamaan seperti Ansor tidak pernah terlibat dalam program imunisasi yang mana memiliki peran penting untuk meyakinkan kelompok ayah untuk melengkapi imunisasi anak. Hal ini menjadi dasar bahwa perlunya pertemuan koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut pertemuan di level provinsi ini untuk mendukung program imunisasi khususnya zero dose.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pertemuan advokasi lintas sektor di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi lokasi anak zero dose dan (2) mendorong penggerakan masyarakat untuk meningkatkan cakupan imunisasi, maka perlu dilakukan kegiatan lanjutan berupa Survei Cepat Komunitas (SCK). Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara langsung anak-anak yang belum atau tidak diimunisasi lengkap, menggali alasan belum mendapatkan imunisasi, serta menilai kesesuaian cakupan imunisasi aktual dengan data laporan rutin dari Puskesmas. Sehingga daftar anak zero dose yang berhasil diidentifikasi akan dicatat oleh kader dan dijadwalkan untuk mendapatkan imunisasi kejar atau sesi imunisasi tambahan bila diperlukan.

Survey Cepat Komunitas dilakukan pada 20 (dua puluh) rumah dari masing-masing Puskesmas yaitu terdiri dari data pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) kelahiran 2020 – 2024 dan sisanya adalah pemilihan rumah secara random/acak. Hasil yang didapatkan adalah :

  1. Informasi tentang pelayanan imunisasi didapatkan dari tenaga kesehatan, media sosial, masyarakat
  2. Terdapat ± 20% dari sasaran yang belum lengkap imunisasinya
  3. Terdapat 5 anak yang berstatus Zero Dose
  4. Alasan orang tua tidak mengimunisasi atau melengkapi status imunisasi yaitu takut setelah imunisasi panas/ sakit atau mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, jauh dari pelayanan imunisasi, anak sakit, sasaran tidak ada yang mengantar

PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENJANGKAUAN ANAK ZERO DOSE DI KABUPATEN MAGELANG

B

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dampingan CHAI dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi (zero dose) cukup tinggi. Tahun 2024, terdapat 40.863 anak zero dose yang ditandai dengan belum mendapatkan imunisasi DPT 1. Cakupan imunisasi DPT1 di Kabupaten Magelang (68%) tahun 2024 belum mencapai target berdasarkan laporan ASIK, dengan jumlah anak zero dose sebanyak 1.572 di Kabupaten  Magelang. Sampai dengan bulan Mei 2025, jumlah anak yang belum mendapatkan DPT1 di Kabupaten Magelang adalah 6.122 anak yang bila tidak diintervensi akan menjadi zero dose tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan imunisasi kejar pada anak zero dose masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Analisa masalah telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan CHAI (Clinton Health Access Initiative) untuk memahami faktor pendukung dan penghambat kegiatan imunisasi, didapatkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang masih menolak imunisasi karena faktor kepercayaan dan kurangnya dukungan ayah/suami agar anak mendapatkan imunisasi. Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi lintas sektor di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 3-4 Juni tahun 2025 dengan melibatkan TP PKK Kabupaten dan Organisasi Keagamaan Masyarakat, diketahui bahwa masih banyak anggota mereka yang dilevel kecamatan dan desa tidak pernah dilibatkan oleh Puskesmas dalam program imunisasi. Selain itu, organisasi keagamaan seperti Ansor tidak pernah terlibat dalam program imunisasi yang mana memiliki peran penting untuk meyakinkan kelompok ayah untuk melengkapi imunisasi anak. Hal ini menjadi dasar bahwa perlunya pertemuan koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut pertemuan di level provinsi ini untuk mendukung program imunisasi khususnya zero dose.

Pada pertemuan ini seluruh peserta bersepakat untuk mendukung penjangkauan anak zero dose dan peningkatan cakupan imunisasi dalam rangka melindungi anak-anak di Kabupaten Magelang.

Cegah HIV Lebih Awal, Kabupaten Magelang Sediakan Layanan PrEP untuk Kelompok Berisiko

Sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka penularan HIV, Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengadakan Training Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas. PrEP merupakan pemberian obat antiretroviral (ARV) yang bertujuan agar seseorang tidak terinfeksi HIV. PrEP harus ditawarkan sebagai pilihan pencegahan tambahan untuk orang yang memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi HIV sebagai bagian dari kombinasi pencegahan HIV (WHO: PrEP module for PrEP Users, 2017).

Kegiatan Training PrEP di Kabupaten Magelang dilaksanakan di Aula Pertemuan Puskesmas Borobudur pada tanggal 27-28 Mei 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh dokter, petugas farmasi, dan petugas pencatatan dan pelaporan (RR/Recording Reporting) dari puskesmas Salaman 2, Puskesmas Srumbung, Puskesmas Mertoyudan 1, Puskesmas Muntilan 1, dan Puskesmas Mungkid. Adapun narasumber dari kegiatan tersebut dihadirkan dari Kota Salatiga.

dr. Fetika selaku salah satu narasumber menuturkan bahwa sasaran PrEP adalah Lelaki Seks Lelaki (LSL), Wanita Pekerja Seks (WPS), Waria/Transgender, Pengguna Napza Suntik, Pasangan Serodiskordan, dan Pasangan Risiko Tinggi. Sedangkan syarat untuk mendapatkan PrEP adalah Warga Negara Indonesia, berstatus HIV negatif berdasarkan hasil tes, dan tidak memiliki tanda klinis HIV akut. Prep dapat digunakan dengan 2 metode, yaitu dengan metode harian, dan metode Event-Driven (sewaktu).

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah puskesmas yang hadir dalam pertemuan (Puskesmas Salaman 2, Puskesmas Srumbung, Puskesmas Mertoyudan 1, Puskesmas Muntilan 1, dan Puskesmas Mungkid) diharapkan untuk mampu menyediakan layanan PrEP.

Perluasan Layanan HIV/AIDS, Dinkes Kab. Magelang Adakan Pertemuan PPCP

Dalam rangka perluasan layanan HIV/AIDS di Kabupaten Magelang, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang bersama dengan Global Fund mengadakan kegiatan Public Private Community Partnership (PPCP). Kegiatan ini dilaksakanan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 di Aula Laboratorium Kesehatan Kabupaten Magelang. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 22 orang yang terdiri dari perwakilan dinas kesehatan, klinik swasta, puskesmas, RS pemerintah, RS swasta, dan komunitas. Selain bertujuan untuk memperluas layanan HIV/AIDS, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengembangan jejaring layanan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) antara fasyankes (baik pemerintah ataupun swasta) dan komunitas.

Pertemuan tersebut membahas tentang tatalaksana HIV dan tata cara pelaporan pemeriksaan HIV melalui aplikasi SIHA. Output dari kegiatan ini adalah bertambahnya layanan Konseling dan Tes (KT) HIV serta layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV di Kabupaten Magelang. Layanan KT HIV adalah layanan yang menyediakan konseling dan tes HIV sebagai deteksi dini. Sedangkan layanan PDP adalah layanan yang memberikan perawatan, dukungan serta pengobatan bagi pasien HIV (ODHIV). Dengan bertambahnya layanan KT dan PDP HIV di Kabupaten Magelang, diharapkan diagnosis HIV dapat ditegakkan lebih cepat, sehingga penggunaan ARV dapat segera dimulai. Serta penularan HIV di Kabupaten Magelang dapat diminimalkan.

Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pencegahan dan Pengendalian TBC

Data pada istem Informasi Tuberkulosis (SITB) per 17 Mei 2025 menunjukkan bahwa jumlah kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang terus meningkat. Pada tahun 2022 terdapat 958 kasus, tahun 2023 ada 1015 kasus dan tahun 2025 bertambah menjadi1245 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus terus bertambah dari tahun ke tahun. Untuk mencegah peningkatan kasus, salah satu strategi yang diupayakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang adalah penguatan koordinasi lintas sektor. Karena dalam upaya pencegahan dan pengendalian suatu penyakit, tidak hanya satu peran dari bidang kesehatan saja yang berjalan. Melainkan dibutuhkan adanya kerjasama lintas sektoral untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu “masyarakat sehat”.

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian TBC, Kamis (03/07/2025) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang bersama dengan Puskesmas Kecamatan Tempuran mengadakan Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Dalam kesempatan kali ini, tema yang diambil adalah mengenai penyakit TBC atau Tuberkulosis. Kegiatan ini dilakukan di Aula Pertemuan Kecamatan Tempuran. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebanyak 35 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Puskesmas Tempuran, Perangkat Kecamatan, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa se-Kecamatan Tempuran, dan Kader dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Tempuran. Karena berkaitan dengan penguatan lintas sektoral, narasumber dalam kegiatan ini dihadirkan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang. Yang mana pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Dodi Lukman, S.T. . Dalam pertemuan ini, narasumber menyampaikan bahwa sebagai Kepala Desa dan Kader harus legowo dalam mengupayakan kesehatan warga, terlebih pada pencegahan dan pengendalian penyakit TBC. Hal ini dikarenakan penyakit TBC menyebar melalui udara sehingga risiko penularan tinggi.

Pertemuan Refreshing Deteksi Dini Program Penyakit Tidak Menular

Masih banyaknya kasus penyakit tidak menular  (PTM) di Indonesia menyebabkan PTM menduduki peringkat atas dalam kasus penyakit di Indonesia. Persentase PTM yang masih tinggi yaitu Hipertensi dan Diabetes. Keduanya merupakan penyakit yang sering disepelekan dampaknya di masyarakat.  Padahal tanpa disadari penyakit tersebut bisa menjadi penyebab kematian yang tidak terdeteksi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan deteksi dini faktor risiko PTM dan memberikan intervensi yang tepat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengadakan Pertemuan Refreshing Deteksi Dini PTM pada Usia Produktif. Pertemuan ini diadakan di Ruang Cemara Grand Artos Hotel & Convention pada tanggal 3 Juli 2025 dan dibuka oleh dr. Lies Pramudiyanti, M.M selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Adapun peserta pertemuan ini terdiri dari penanggung jawab program PTM dari 29 Puskesmas yang ada di Kabupaten Magelang, perwakilan dari Klinik sebanyak 24 Klinik, Labkesda Kabupaten Magelang, serta dari lintas sektor terkait. Lintas sektor ini dihadiri oleh TP PKK, Muslimat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah Cabang Kabupaten Magelang. Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari DPRD Komisi IV yaitu Bapak Suroso Singgih Pratomo, S.H. dan dari Balkesmas wilayah Magelang yaitu Ibu dr. Retno Mratihatani, M.H.Kes.

Dengan adanya acara tersebut diharapkan peserta dapat melaksanakan deteksi dini PTM sebagai langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM. Serta bisa menyampaikan informasi pentingnya deteksi dini PTM terhadap masyarakat luas. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko PTM, kita dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat. 

Dinas Kesehatan Memperoleh Juara 2 Kategori Persentase Tertinggi dalam Penyelesaian Paket E-Purchasing Tahun Anggaran 2024.

Magelang, 19 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung di Ruang Bina Karya, Komplek Setda Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Magelang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaksana pengadaan mengenai regulasi terbaru serta mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selama tahun anggaran 2024. Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan dr. Sunaryo, yang dalam kesempatan ini mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Drs. H. Adi Wibowo, M.Si.

Materi pertama disampaikan oleh wakil ketua II DPRD Kab. Magelang, Drs. Soeharno, MM, terkait Peran Strategis DPRD dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Magelang. Dilanjutkan pemateri kedua terkait Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh dr. Sunaryo.

Narasumber dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Magelang dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut memberikan materi terkait kebijakan terbaru, sistem pengadaan secara elektronik, serta kendala-kendala yang sering dihadapi dalam proses pengadaan. Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan dan pengalaman dari masing-masing OPD, yang menjadi bahan penting untuk perbaikan ke depan. Pada kesempatan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang memperoleh Piagam Penghargaan atas prestasinya sebagai juara 2 Kategori “Persentase tertinggi dalam penyelesaian paket E-purchasing” Tahun Anggaran 2024, setelah juara 1 diperoleh Dinas Sosial PPKBPPPA Kabupaten Magelang dan juara 3 diperoleh RSUD Muntilan.

DINAS KESEHATAN DAN 3 PUSKESMAS di KABUPATEN MAGELANG MELAKUKAN KAJI TIRU KE PUSKESMAS PUCANGSAWIT KOTA SURAKARTA.

Dinas Kesehatan Kab. Magelang yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Tim Kesga Gizi dan Tim Promkes serta 3 Puskesmas (Puskesmas Borobudur, Puskemas Grabag 1 dan Puskesmas Dukun) yang menjadi pilot project Kabupaten Magelang. Perwakilan Dinas Kesehatan Kab. Magelang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Bapak Aji Bau, SKM. MM. ini berjumlah 25 orang terdiri dari Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, Bidan Koordinator, Petugas Gizi dan Petugas Promkes.

Kota Surakarta  yang diwakili oleh Puskesmas Pucang sawit dan Puskesmas Jayengan merupakan  pilot procect dalam pelayanan  (Pemeriksaan Kesenatan anak Terintegrasi) PKAT. Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  dr. Yusuf Bachtiar dalam sambutan penerimaan peserta kaji tiru di Puskesmas Pucangsawit.  PKAT merupakan pelayanan kesehatan kepada bayi usia 6 (enam) bulan  yang meliputi  deteksi dini penyakit, penilaian gangguan tumbuh kembang, evaluasi pemberian ASI dan MPASI dan pendidikan pola asuh yang benar. Dengan adanya pelayanan  PKAT diharapkan semua anak mendapatkan skrining secara terintegrasi sehingga tindak lanjut dan penanganannya bisa lebih dini dan tidak berlanjut sebagai masalah secara kronis.

Kepala Puskesmas Pucangsawit dr. Retnowati dalam paparannya tentang Pelaksanaan pelayanan PKAT tanggal 25 Juni 2025 menyampaikan bahwa kegiatan  PKAT di Puskesmas Pucangsawit dimulai pada tahun 2021 tetapi karena terkendala covid 19 maka baru terlaksana pada tahun 2022. Kegiatan PKAT dilakukan sebulan 2 kali dengan melibatkan tenaga kesehatan sejumlah 9-12 orang setiap kali pelayanan dan dibantu 2 orang kader sebagai tenaga pendaftaran. Kegiatan kajitiru diakhiri dengan konferensi hasil pemeriksaan setelah peserta dari Kabupaten Magelang melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan PKAT. Konferensi merupakan pembahasan hasil dari pelayanan PKAT dan tindak lanjut yang harus dilakukan serta siapa yang melakukan tindak lanjut. Pembahasan tindak lanjut dalam PKAT sebelumnya juga disampaikan dalam konferensi tersebut.