Tim Gerak Cepat (TGC) Puskesmas terdiri dari beberapa lintas program seperti Petugas Surveilans, Dokter, Petugas Kesehatan Lingkungan, Petugas Laboratorium, Petugas Promosi Kesehatan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.

Tim Gerak Cepat (TGC) di puskesmas merupakan unit fungsional yang dibentuk khusus untuk memberikan respons segera terhadap kejadian luar biasa (KLB), baik KLB penyakit menular maupun keracunan makanan. TGC memegang peranan vital dalam melakukan deteksi dini, penilaian situasi, investigasi lapangan, serta pelaporan dan penanganan awal KLB, sehingga potensi penyebaran dapat diminimalisir.

Dalam kasus KLB keracunan makanan, TGC bertanggung jawab menjalankan investigasi epidemiologi secara cepat dan akurat. Proses ini meliputi pengumpulan data kasus, wawancara korban, pengambilan sampel makanan atau sisa makanan, serta koordinasi lintas sektor terkait. Seluruh temuan wajib dicatat dan dilaporkan sesuai standar operasional yang berlaku, agar tindakan pengendalian KLB bisa segera diimplementasikan dan dampak kejadian tidak meluas.

Selain puskesmas, rumah sakit juga memegang peranan penting dalam penanganan KLB keracunan pangan. Rumah sakit berperan dalam mendeteksi secara dini adanya clustering kasus dengan gejala khas keracunan makanan, mencatat dan melaporkan kasus ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas dalam waktu 1×24 jam, serta memberikan pelayanan medis darurat kepada pasien. Di samping itu, rumah sakit menjadi mitra utama dalam mendukung proses investigasi dengan menyediakan data kasus, memfasilitasi wawancara pasien, dan membantu pengambilan serta pelaporan spesimen klinis. Kolaborasi antara TGC puskesmas dan petugas surveilans rumah sakit sangat krusial untuk memastikan kecepatan respons dan akurasi penanganan KLB.

Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan pemahaman serta kapasitas antarpetugas mengenai peran dan mekanisme kerja TGC. Untuk itu, diperlukan kegiatan koordinasi dan revitalisasi, baik dalam bentuk pertemuan teknis maupun pelatihan, guna menyelaraskan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas unit, serta meningkatkan kemampuan investigasi dan pelaporan KLB, khususnya kasus keracunan makanan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Magelang mencatat sebanyak 7 kasus KLB keracunan makanan yang tersebar di beberapa kecamatan. Sementara itu, hingga bulan Juli tahun 2025, telah terjadi 4 kasus KLB keracunan makanan. Data ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat yang harus terus ditingkatkan oleh Tim Gerak Cepat di setiap puskesmas maupun jejaring rumah sakit.

Oleh karena itu dibutuhkan penguatan peran tenaga Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium dalam penanganan sampel Keracunan Makanan sebagai salah satu upaya penanganan Kejadian Luar Biasa/ KLB.

Pada bulan Juli 2025, dalam rangka menyambut kepulangan jemaah haji Kabupaten Magelang, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang melaksanakan penjemputan kepulangan jemaah haji 1446 H/ 2025 M. Penjemputan ini tidak hanya sekadar menyambut jemaah, tetapi juga memastikan kesehatan jemaah selama perjalanan kembali ke tanah air.

Jamaah Haji Kabupaten Magelang tahun 2025 sejumlah 1.118 orang terbagi dalam 5 kloter yakni Kloter 74 : 85 Jamaah, Kloter 80 : 18 Jamaah, Kloter 81 : 348 jamaah, Kloter 82 : 351 Jamaah dan Kloter 83 : 316 Jamaah.

Pelayanan Kesehatan dan Ambulans:
Dinas Kesehatan menyiapkan layanan ambulans yang siap memberikan pertolongan pertama dan transportasi medis bagi jemaah haji yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi kondisi kesehatan yang mungkin terjadi selama perjalanan, mengingat beberapa jemaah haji memerlukan perhatian medis khusus setelah menunaikan ibadah haji.

Tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, serta petugas kesehatan lainnya, akan bergabung dengan rombongan penjemput untuk memantau kesehatan jemaah selama perjalanan dari Asrama Haji Donohudan menuju Kabupaten Magelang. Tim medis juga akan memastikan bahwa jemaah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut segera mendapatkan akses rujuk ke rumah sakit terdekat atau diantarkan langsung ke rumah jamaah haji.

Penyediaan Fasilitas Kesehatan:
Selain ambulans penjemput kepulangan jamaah haji di Asrama Haji Donohudan, fasilitas ambulans PSC juga disediakan di Pemda Kabupaten Magelang yang disiapkan untuk memberikan layanan kesehatan pertolongan pertama pada keluarga penjemput jamaah haji yang menunggu kedatangan jamaah haji di Pemda Kabupaten Magelang.

Dengan adanya kolaborasi yang solid antara Dinas Kesehatan dan lintas sektor, seluruh jemaah haji tahun 2025 Kabupaten Magelang tiba di Kabupaten Magelang dengan selamat, dan sehat setelah menunaikan ibadah haji.

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dampingan CHAI dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi (zero dose) cukup tinggi. Tahun 2024, terdapat 40.863 anak zero dose yang ditandai dengan belum mendapatkan imunisasi DPT 1. Cakupan imunisasi DPT1 di Kabupaten Magelang (68%) tahun 2024 belum mencapai target berdasarkan laporan ASIK, dengan jumlah anak zero dose sebanyak 1.572 di Kabupaten  Magelang. Sampai dengan bulan Mei 2025, jumlah anak yang belum mendapatkan DPT1 di Kabupaten Magelang adalah 6.122 anak yang bila tidak diintervensi akan menjadi zero dose tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan imunisasi kejar pada anak zero dose masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Analisa masalah telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan CHAI (Clinton Health Access Initiative) untuk memahami faktor pendukung dan penghambat kegiatan imunisasi, didapatkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang masih menolak imunisasi karena faktor kepercayaan dan kurangnya dukungan ayah/suami agar anak mendapatkan imunisasi. Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi lintas sektor di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 3-4 Juni tahun 2025 dengan melibatkan TP PKK Kabupaten dan Organisasi Keagamaan Masyarakat, diketahui bahwa masih banyak anggota mereka yang dilevel kecamatan dan desa tidak pernah dilibatkan oleh Puskesmas dalam program imunisasi. Selain itu, organisasi keagamaan seperti Ansor tidak pernah terlibat dalam program imunisasi yang mana memiliki peran penting untuk meyakinkan kelompok ayah untuk melengkapi imunisasi anak. Hal ini menjadi dasar bahwa perlunya pertemuan koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut pertemuan di level provinsi ini untuk mendukung program imunisasi khususnya zero dose.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pertemuan advokasi lintas sektor di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi lokasi anak zero dose dan (2) mendorong penggerakan masyarakat untuk meningkatkan cakupan imunisasi, maka perlu dilakukan kegiatan lanjutan berupa Survei Cepat Komunitas (SCK). Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara langsung anak-anak yang belum atau tidak diimunisasi lengkap, menggali alasan belum mendapatkan imunisasi, serta menilai kesesuaian cakupan imunisasi aktual dengan data laporan rutin dari Puskesmas. Sehingga daftar anak zero dose yang berhasil diidentifikasi akan dicatat oleh kader dan dijadwalkan untuk mendapatkan imunisasi kejar atau sesi imunisasi tambahan bila diperlukan.

Survey Cepat Komunitas dilakukan pada 20 (dua puluh) rumah dari masing-masing Puskesmas yaitu terdiri dari data pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) kelahiran 2020 – 2024 dan sisanya adalah pemilihan rumah secara random/acak. Hasil yang didapatkan adalah :

1. Informasi tentang pelayanan imunisasi didapatkan dari tenaga kesehatan, media sosial, masyarakat
2. Terdapat ± 20% dari sasaran yang belum lengkap imunisasinya
3. Terdapat 5 anak yang berstatus Zero Dose
4. Alasan orang tua tidak mengimunisasi atau melengkapi status imunisasi yaitu takut setelah imunisasi panas/ sakit atau mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, jauh dari pelayanan imunisasi, anak sakit, sasaran tidak ada yang mengantar

Sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka penularan HIV, Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengadakan Training Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas. PrEP merupakan pemberian obat antiretroviral (ARV) yang bertujuan agar seseorang tidak terinfeksi HIV. PrEP harus ditawarkan sebagai pilihan pencegahan tambahan untuk orang yang memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi HIV sebagai bagian dari kombinasi pencegahan HIV (WHO: PrEP module for PrEP Users, 2017).

Kegiatan Training PrEP di Kabupaten Magelang dilaksanakan di Aula Pertemuan Puskesmas Borobudur pada tanggal 27-28 Mei 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh dokter, petugas farmasi, dan petugas pencatatan dan pelaporan (RR/Recording Reporting) dari puskesmas Salaman 2, Puskesmas Srumbung, Puskesmas Mertoyudan 1, Puskesmas Muntilan 1, dan Puskesmas Mungkid. Adapun narasumber dari kegiatan tersebut dihadirkan dari Kota Salatiga.

dr. Fetika selaku salah satu narasumber menuturkan bahwa sasaran PrEP adalah Lelaki Seks Lelaki (LSL), Wanita Pekerja Seks (WPS), Waria/Transgender, Pengguna Napza Suntik, Pasangan Serodiskordan, dan Pasangan Risiko Tinggi. Sedangkan syarat untuk mendapatkan PrEP adalah Warga Negara Indonesia, berstatus HIV negatif berdasarkan hasil tes, dan tidak memiliki tanda klinis HIV akut. Prep dapat digunakan dengan 2 metode, yaitu dengan metode harian, dan metode Event-Driven (sewaktu).

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah puskesmas yang hadir dalam pertemuan (Puskesmas Salaman 2, Puskesmas Srumbung, Puskesmas Mertoyudan 1, Puskesmas Muntilan 1, dan Puskesmas Mungkid) diharapkan untuk mampu menyediakan layanan PrEP.