Archive for month: July, 2026

Magelang, 23 Juli 2026 – Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang bersama Puskesmas Mertoyudan II bekerja sama dengan Saka Bhakti Husada (SBH) MAN 1 Magelang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan HIV/AIDS bagi anggota Saka Bhakti Husada pada Kamis (23/7/2026) di MAN 1 Magelang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai HIV/AIDS, sekaligus mendorong penerapan perilaku hidup sehat serta menjauhi perilaku yang berisiko.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Saka Bhakti Husada, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh perwakilan MAN 1 Magelang. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat sebagai wujud komitmen dalam mendukung upaya promosi kesehatan di lingkungan sekolah.

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Dalami Nur Sidiq, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, yang mengajak para remaja untuk menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Beliau juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyebarkan informasi kesehatan yang benar serta menghindari perilaku yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV.

Selanjutnya, narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang memberikan edukasi mengenai HIV/AIDS, meliputi pengertian HIV dan AIDS, cara penularan, cara pencegahan, pentingnya deteksi dini, serta upaya menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV (ODHIV). Materi disampaikan secara interaktif sehingga peserta dapat memahami informasi berdasarkan fakta dan ilmu pengetahuan yang benar.

Antusiasme peserta terlihat pada sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan seputar fakta dan mitos mengenai HIV/AIDS, yang kemudian dijawab secara komprehensif oleh narasumber. Melalui diskusi tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, menerapkan perilaku hidup sehat, dan menghormati sesama tanpa stigma maupun diskriminasi.

Suasana semakin semarak pada penghujung kegiatan saat seluruh anggota Saka Bhakti Husada bersama-sama mengumandangkan Yel-Yel SBH “Remaja Sehat, Indonesia Hebat”. Dengan penuh semangat mereka menyerukan komitmen sebagai generasi muda yang peduli terhadap kesehatan melalui seruan:

“Edukasi! Peduli! Cegah HIV/AIDS!”
“Remaja cerdas! Hidup sehat! Jauhi perilaku berisiko! Lawan stigma! Raih cita-cita!”
“SBH! SBH! SBH! Berani Peduli! Berani Edukasi! Stop HIV! Stop AIDS! Remaja Sehat… Indonesia Hebat!”

Yel-yel tersebut menjadi simbol komitmen anggota Saka Bhakti Husada untuk menjadi pelopor perilaku hidup sehat dan agen edukasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang berharap para anggota Saka Bhakti Husada mampu menjadi generasi yang memiliki pengetahuan yang benar mengenai HIV/AIDS, menghindari perilaku berisiko, serta berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi kesehatan kepada teman sebaya. Sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Puskesmas Mertoyudan II, DPRD Kabupaten Magelang, dan pihak sekolah diharapkan terus berlanjut sebagai upaya bersama dalam menciptakan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan bebas dari HIV/AIDS.

Magelang, 18 Juni 2026 — Pemerintah Kabupaten Magelang meluncurkan Pos Anyar Sapa Jiwa, sebuah inisiatif layanan masyarakat desa terpadu yang bertujuan memperkuat penanganan kesehatan jiwa berbasis komunitas. Kegiatan sosialisasi dan penguatan kebijakan dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, menghadirkan perwakilan lintas sektor termasuk camat, kepala desa, puskesmas, organisasi wanita, organisasi pemuda, serta Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI).

Pos Anyar Sapa Jiwa dirancang sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk menangani permasalahan kesehatan jiwa secara komprehensif dan berkelanjutan. Pos Layanan Masyarakat Desa Terpadu Jiwa Kabupaten Magelang diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam penanganan kesehatan jiwa yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, kecamatan, rumah sakit, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat.

Program ini bertujuan mewujudkan layanan kesehatan jiwa terpadu berbasis masyarakat di desa yang promotif, preventif, rehabilitatif, dan reintegratif sehingga meningkatkan kualitas hidup ODGJ/ODMK di Kabupaten Magelang. Peluncuran kegiatan ini juga menekankan pentingnya deteksi kasus secara aktif, pencatatan dan pelaporan sesuai standar, serta penguatan sinergi antara layanan pemerintah dan mitra swasta. Upaya utama yang diharapkan bagi penderita ODGJ/ODMK di Kabupaten Magelang adalah supaya mereka dapat diberdayakan secara sosial dan ekonomi dan tercapainya taraf hidup yang lebih baik secara inklusi.

Dampak yang diharapkan dan langkah selanjutnya. Pemerintah daerah berharap Pos Anyar Sapa Jiwa dapat memberikan manfaat antara lain :

• Memperluas akses layanan kesehatan jiwa di tingkat desa melalui koordinasi puskesmas, desa, dan komunitas;
• Mengurangi stigma dengan program pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan organisasi lokal;
• Menjamin keberlanjutan lewat dukungan kebijakan, pembiayaan, dan penganggaran daerah.

Langkah tindak lanjut yang direncanakan meliputi pembentukan tim lintas sektor di 29 desa, dan sudah terbentuk 1 desa di Desa Ngawen sebagai percontohan, pelatihan tenaga kesehatan dan kader desa, serta mekanisme rujukan yang lebih jelas antara puskesmas dan rumah sakit rujukan jiwa.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dr. Lies Pramudiyanti, MM. dalam sambutannya menyatakan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi daerah untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program kesehatan jiwa. Materi terkait kebijakan Kesehatan jiwa pada acara ini disampaikan oleh Ibu Rischa Putri Widyawati, SSt selaku Penanggung Jawab Program Jiwa di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan standar pelaksanaan di tingkat desa.

Magelang, 25 Juni 2026 – Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Peran Serta Lintas Sektor dalam Pemeliharaan Daerah Reseptif Malaria Tahap I Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempertahankan status eliminasi malaria yang telah diraih Kabupaten Magelang.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, puskesmas, TNI/Polri, sektor pariwisata, pertanian, tenaga kerja, akademisi, serta berbagai mitra terkait. Pertemuan menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyusun langkah bersama dalam mencegah terjadinya penularan malaria kembali (re-establishment).

Kabupaten Magelang telah berhasil mencapai status eliminasi malaria pada Tahun 2014. Namun demikian, tantangan masih tetap ada. Kondisi geografis yang masih mendukung keberadaan nyamuk Anopheles sebagai vektor malaria, tingginya mobilitas penduduk, serta masuknya pendatang dari wilayah endemis menyebabkan Kabupaten Magelang tetap dikategorikan sebagai daerah reseptif, sehingga kewaspadaan harus terus dipertahankan.
Dalam sambutannya Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabuypaten Magelang yaitu dr. Devintha Arieningtyas Poerwaningrum menyampaikan bahwa mempertahankan eliminasi malaria merupakan tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan saat mencapainya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh lintas sektor melalui penguatan surveilans, kewaspadaan terhadap kasus impor, edukasi masyarakat, pemberdayaan desa, serta dukungan kebijakan daerah agar Kabupaten Magelang tetap bebas dari penularan malaria.

Secara nasional, pemerintah terus mempercepat pencapaian target Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 sebanyak 412 kabupaten/kota (80%) telah berhasil mencapai eliminasi malaria. Meski demikian, Indonesia masih mencatat sekitar 706 ribu kasus malaria, dengan sekitar 95% kasus berasal dari Tanah Papua, sehingga kewaspadaan di daerah yang telah eliminasi tetap menjadi prioritas nasional.

Dalam pemaparannya, narasumber kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu Ibu Tri Dewi Kristianti.,SKM,M.Kes (Epid) juga menegaskan bahwa eliminasi malaria bukan berarti penyakit tersebut telah hilang sepenuhnya. Eliminasi merupakan kondisi ketika penularan malaria setempat telah berhasil diputus dan dipertahankan melalui sistem surveilans yang kuat sehingga tidak terjadi penularan kembali. Untuk mempertahankan status tersebut diperlukan beberapa syarat utama, antara lain tidak adanya penularan lokal selama tiga tahun berturut-turut, angka API kurang dari 1 per 1.000 penduduk, positivity rate di bawah 5 persen, serta sistem kewaspadaan yang mampu mendeteksi setiap kasus secara cepat.

Pertemuan koordinasi ini juga menegaskan pembagian peran masing-masing sektor. Dinas Kesehatan bersama puskesmas bertanggung jawab dalam surveilans, pemeriksaan laboratorium, penyelidikan epidemiologi, pengobatan, dan pelaporan kasus. Pemerintah desa dan kecamatan berperan melakukan pendataan pendatang dari daerah endemis serta memastikan pelaporan dalam waktu 1 x 24 jam. Sementara itu, sektor pariwisata, pertanian, kehutanan, tenaga kerja, TNI/Polri, dan sektor lainnya memiliki peran strategis dalam mengendalikan faktor risiko sesuai bidang tugas masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, disepakati beberapa langkah prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, di antaranya:

• Penguatan skrining migrasi malaria bagi pendatang dari daerah endemis.
• Peningkatan surveilans aktif dan pelaporan cepat terhadap kasus demam yang dicurigai malaria.
• Pemantauan dan pengendalian tempat perindukan nyamuk Anopheles di wilayah reseptif.
• Edukasi masyarakat melalui kegiatan desa, fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan kawasan wisata.
• Penguatan koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana aksi bersama.

Selain itu, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemeliharaan eliminasi malaria turut menjadi perhatian bersama. Menurunnya kewaspadaan masyarakat karena menganggap malaria telah hilang, keengganan pendatang menjalani pemeriksaan, serta tingginya mobilitas penduduk menjadi faktor yang perlu diantisipasi melalui edukasi berkelanjutan dan dukungan regulasi daerah.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh lintas sektor memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keberhasilan yang telah dicapai. Keberhasilan mempertahankan eliminasi malaria bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan aktif seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Kabupaten Magelang optimis dapat mempertahankan status eliminasi malaria, mencegah terjadinya penularan kembali, serta berkontribusi dalam mewujudkan target Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030.

“Eliminasi bukan berarti berhenti peduli. Sinergi lintas sektor adalah kunci utama mempertahankan Kabupaten Magelang tetap bebas malaria.”